PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN SECARA SEPIHAK

Abstrak

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sah suatu perjanjian dan dapat dilakukan pembatalan bila memenuhi unsur-unsur tertentu seperti tercantum dalam KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembatalan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian dan akibat-akibatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang tujuannya untuk memahami, menganalisis,  atau  menginterpretasikan norma hukum yang ada. Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian, kesepakatan merupakan perwujudan  dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus d laksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi. Dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.